YOGYAKARTA — Sebanyak 14 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah turun langsung memantau pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 4-8 Agustus 2026. Kunjungan lapangan ini dikemas dalam Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) bagi peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN).
Rombongan dipimpin oleh Setia Budi selaku fasilitator. Mereka berasal dari Kemenko PMK, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kejaksaan Agung, LKPP, BPK, KPK, Perpusnas, Sekretariat DPR, Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Jambi, Pemkab Tanah Bumbu, dan Pemkab Kepahiang.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo mengatakan semangat kolaborasi lintas sektor ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Melalui instruksi tersebut, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah didorong untuk memperkuat koordinasi, dukungan, pemantauan, serta memastikan program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara optimal salah satunya melalui kunjungan lapangan," kata Andre.
Ia menegaskan penyelesaian persoalan pembangunan yang kompleks di daerah membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang adaptif, berbasis data, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang dibangun tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah, tetapi juga menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga media massa.
Melalui peninjauan langsung, berbagai isu strategis di Kulon Progo dapat teridentifikasi secara komprehensif. Beberapa di antaranya keterkaitan antara ketahanan pangan, ketersediaan air, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Kunjungan ini bertujuan memantau perkembangan, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, serta memastikan seluruh layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu berjalan efektif. Hasil dari kunjungan menjadi bahan evaluasi bersama dalam memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
Andre berharap komitmen dan sinergi berkelanjutan ini dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Dengan begitu, tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Layanan yang diberikan pun diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan peserta didik di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan adaptif dan kolaboratif mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan pembangunan yang kompleks di daerah.