DI YOGYAKARTA — Bank Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI), fasilitas penundaan pembayaran yang seluruh proses transaksinya diselesaikan melalui infrastruktur pembayaran nasional. Peluncuran bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-81, dengan delapan penyelenggara jasa pembayaran ditunjuk sebagai penerbit. KKI telah dihubungkan dengan QRIS, baik lewat fitur pindai maupun tap.
Melansir siaran pers Bank Indonesia, KKI dibangun sebagai fasilitas deferred payment yang diproses secara domestik. Delapan penyelenggara jasa pembayaran (PJP) berperan sebagai penerbit kartu. Yang membedakan KKI dari kartu kredit konvensional adalah penyelesaian transaksinya tidak melalui jaringan pembayaran internasional.
Mekanisme transaksinya tidak jauh berbeda dengan kartu kredit biasa. Setiap pembayaran lewat QRIS — baik pindai maupun tap — akan mengurangi limit kredit yang tersimpan di dalam KKI sebagai sumber pendanaan.
Hingga semester I-2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta dengan nominal transaksi 12,55 miliar transaksi. Basis pengguna sebesar itu menjadi peluang penetrasi KKI ke segmen ritel, terutama UMKM.
QRIS tercatat sebagai salah satu inovasi sistem pembayaran dengan pertumbuhan tercepat, baik dari sisi nilai transaksi maupun jumlah pengguna. Perluasan transaksi hingga ke luar Indonesia turut mendorong akseptasi masyarakat.
Dengan semakin inklusifnya QRIS, Bank Indonesia berharap penetrasi instrumen transaksi digital melalui KKI dapat memperluas jangkauan pembayaran digital di dalam negeri.
UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memberi Bank Indonesia mandat tambahan: selain menjaga stabilitas rupiah, bank sentral turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Mandat itu sebenarnya sudah dijalankan Bank Indonesia sebelum diamanatkan dalam UU P2SK, antara lain lewat kebijakan sistem pembayaran. Implementasi KKI dibaca sebagai kelanjutan komitmen tersebut.
KKI dipersiapkan menjadi jembatan yang mendekatkan masyarakat — terutama pelaku usaha dan UMKM — ke fasilitas kredit. Pertumbuhan kredit produktif diyakini menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Kedaulatan ekonomi kerap dipakai sebagai indikator kemampuan negara mengatur ekonominya untuk mencapai target yang ditetapkan. Salah satu ukurannya adalah kelancaran sistem pembayaran dalam bertransaksi.
Sebagai lembaga yang berwenang menentukan arah kebijakan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan kedaulatan ekonomi. Transaksi yang lancar mendukung perekonomian; transaksi yang tersendat menghambatnya.
QRIS menjadi contoh bagaimana hubungan antara kebijakan sistem pembayaran dan kedaulatan bekerja. QRIS memberi ruang bagi kebijakan nasional untuk mengatur mekanisme pembayaran tanpa bergantung pada jaringan internasional.
Bagi pedagang yang sudah menerima QRIS, KKI menambah sumber dana tanpa perlu mengubah kebiasaan transaksi. Pembeli cukup memilih KKI sebagai sumber pendanaan saat memindai kode QRIS.
Bagi Bank Indonesia, keberhasilan KKI akan diukur dari seberapa cepat limit kredit terpakai di merchant ritel dan UMKM. Delapan PJP yang ditunjuk sebagai penerbit memegang peran kunci di sisi akuisisi pengguna.