Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah tercatat sudah mencapai progres 36,90% per 9 Agustus 2026. Seluruh bangunan fisik ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Pengerjaan tiga gedung tersebut dimulai sejak 20 Oktober 2025, dikerjakan oleh kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar yang bersumber dari APBN.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Soal akses, kawasan pusat pemerintahan DOB Papua Tengah berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit berkendara roda empat. Sementara dari pusat Kabupaten Nabire, jaraknya sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.
Kementerian PU turut menyiapkan penataan kawasan yang mencakup gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, hingga pekerjaan plambing dan elektrikal. Pekerjaan ini dimulai Desember 2025 dan ditargetkan tuntas Desember 2026, dengan progres saat ini mencapai 25,34%. Aktivitas yang berlangsung meliputi penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pekerjaan pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Percepatan infrastruktur ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting dari pembangunan nasional yang inklusif.
Semangat tersebut juga selaras dengan PU 608, momentum bagi Kementerian PU untuk menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, termasuk lewat percepatan pembangunan di wilayah Papua demi mendukung kesiapan kelembagaan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru.
